Kampar, ININTV.COM – Penambangan Emas Tanpa Izin PETI (Ilegal) di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Antakkan Jadi bertepatan lokasi di Sungai Sipan dan Sungai Batang Ulak II Desa Sungai Sarik bukanlah aktivitas kecil atau sporadis dan sangat memperihatinkan dampak lingkungan. Aktivitas tersebut sudah berkembang menjadi jaringan terstruktur dengan pasokan alat berat, aliran dana, dan dugaan bekingan dari oknum-oknum tertentu, hingga oknum APH ikut memiliki usaha PETI.
Adanya Oknum TNI AD diduga “bermain” Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Antakkan Jadi bertepatan lokasinya di Sungai Sipan dan Sungai Batang Ulak II Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau membuat publik bertanya-tanya. Hingga awak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencari tau melalui informasi masyarakat.
Data yang diperoleh awak media dan LSM, tercatat ada beberapa PETI kawasan HPT di Antakkan Jadi bertepatan lokasinya di Sungai Sipan dan Sungai Batang Ulak II Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tercatat ada beberapa orang memiliki PETI, dan terungkap ada milik oknum TNI AD bernisial “IS” bertugas di salah kesatuan Kab Kampar yang juga ikut bermain dan merusak kawasan yang dilindungi negara itu.
Data dan informasi yang diperoleh awak media dan LSM juga terungkap, ada beberapa alat berat jenis excavator peralatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sewa alat untuk beraktivitas penambangan inisial IS diduga oknum anggota TNI dan inisial MK yang memiliki tangan kanan inisial ML, dan AT dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Inisial MA pemain PETI dan sekaligus menenurut informasi mendapatkan izin beroperasi secara lisan, sesuai kata IS pengusaha tambangnya.
Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPW LP2KP) Riau, Hendriansyah nanggapinya, Sabtu 07 Maret 2026 di pekanbaru, memang sering mencuat dalam pemberitaan di berbagai daerah di Indonesia, seperti daerah – daerah lain.
Pihak berwenang Indonesia sedang menyelidiki dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di beberapa wilayah. Pimpinan TNI telah menegaskan akan menindak tegas jika ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan anggotanya.
“Jika aktivitas ini terus berjalan, selain merusak lingkungan juga membuka pintu untuk para penambang lain datang untuk menambang,” ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, maka berpotensi terjadi konflik sosial dan konflik pribadi serta konflik kepentingan. “Kami tidak inginkan itu terjadi, maka harus dilakukan pencegahan dari sekarang sebelum terjadi,” ujarnya.
Pihak TNI telah memberikan tanggapan serius terkait dugaan keterlibatan oknum TNI, seperti, tindakan tegas oleh Pimpinan TNI menegaskan komitmen untuk menindak tegas oknum prajurit yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut,” paparnya.
“Masyarakat diimbau untuk melapor ke Polisi Militer (PM) setempat apabila memiliki bukti kuat dan valid mengenai keterlibatan oknum TNI, agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” terangnya.
Pihak berwenang, termasuk Polda dan Kodam setempat, menyatakan akan melakukan penyelidikan dan klarifikasi mendalam terhadap setiap laporan atau isu yang beredar di masyarakat,” ungkap Ketua DPW LP2KP Riau
“TNI juga aktif terlibat dalam operasi gabungan bersama Kementerian Kehutanan dan Polri untuk menertibkan dan menghancurkan lokasi tambang emas ilegal di berbagai wilayah, seperti di Riau,” terangnya.
Kegiatan penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum serius berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Penindakan terhadap kasus ini terus dilakukan oleh aparat gabungan.
Sumber: (Tim)
